 |
| Ilustrasi |
OKEZONEWS.COM, Jakarta - Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (kemenparekraf) merespons kabar keinginan Suku Baduy untuk dihapus dari destinasi wisata nasional dan Google. Kemenpar bakal mencari solusinya sekaligus menunggu arahan Presiden RI.
Suku Baduy di Kabupaten Lebak, Banten berkirim surat terbuka ke Presiden Jokowi. Mereka meminta untuk dihapus dari destinasi wisata nasional karena terganggu dengan jumlah wisatawan yang sudah berlebihan. Juga sampah plastik yang kian bertambah.
Suku Baduy berharap wisatawan yang datang bukan semata-mata untuk menjadikan mereka tontonan. Mereka meminta agar pelancong berniat untuk silaturahmi.
Kemenpar merespons keinginan Suku Baduy itu. Kepala Biro Komunikasi (Kabirkom) Sekretariat Kemenparekraf Agustini Rahayu menyebut kawasan adat memang harus tetap menjadi kawasan adat, tidak bisa serta merta menjadi kawasan wisata. Wisata adat perlu ketahanan budaya (resilience) dalam memajukan kebudayaan masyarakat adat, seperti masyarakat adat Badui.
Kemenpar merespons keinginan Suku Baduy itu. Kepala Biro Komunikasi (Kabirkom) Sekretariat Kemenparekraf Agustini Rahayu menyebut kawasan adat memang harus tetap menjadi kawasan adat, tidak bisa serta merta menjadi kawasan wisata. Wisata adat perlu ketahanan budaya (resilience) dalam memajukan kebudayaan masyarakat adat, seperti masyarakat adat Badui.
"Penghormatan terhadap nilai lokal dan kearifan masyarakat merupakan ekspresi pelestarian dan konservasi terhadap warisan dan budaya bangsa," kata Ayu, sapaan karib Agustini Rahayu.
"Konservasi adat istiadat, alam dan budaya merupakan keniscayaan bagi bangsa yang beradab. Penting untuk mengelola sumber daya untuk kesejahteraan masyarakat lokal. Penetapan Kawasan Pariwisata itu memiliki aspek spasial. Di dalam ruang tersebut terdapat entitas sosial, budaya dan lingkungan, yang merupakan kehidupan masyarakat itu sendiri," dia menambahkan.
"Konservasi adat istiadat, alam dan budaya merupakan keniscayaan bagi bangsa yang beradab. Penting untuk mengelola sumber daya untuk kesejahteraan masyarakat lokal. Penetapan Kawasan Pariwisata itu memiliki aspek spasial. Di dalam ruang tersebut terdapat entitas sosial, budaya dan lingkungan, yang merupakan kehidupan masyarakat itu sendiri," dia menambahkan.
Kemenpar juga menyadari wisata adat memang memiliki daya tarik yang dibentuk melalui keunikan, kekhasan, lokalitas dan pembeda. Tapi, Kemenpar belum dapat berbuat banyak soal permintaan masyarakat adat Baduy ini. Kemenpar akan menunggu arahan dari Presiden Joko Widodo.
"Karena itu, transformasinya harus dilakukan secara cerdas, arif, dan tetap memuliakan alam, budaya, dan masyarakat," ujar Ayu.
"Intinya adalah kami sangat menghormati aspirasi masyarakat Badui. Untuk itu kami akan menunggu arahan Presiden sambil paralel mengkomunikasikannya dengan Lembaga Adat Baduy untuk mencari solusi dari permasalahan ini," dia menambahkan. (detik)
